KAMMI: Revitalisasi atau Mati

Masih segar dalam benak kita kesuksesan heroik yang telah ditorehkan KAMMI dalam sejarah perubahan Indonesia. Pengambilan peran yang cerdas dan efektif dalam reformasi 1998 dengan segenap fenomenanya, mengawal masa awal transisi, dan kemudian menjatuhkan Presiden hasil Pemilu transisi.
Masih segar pula dalam ingatan kita, ketika KAMMI bersama elemen mahasiswa lain mengatakan bahwa reformasi telah mati di tahun kelimanya. Untuk kemudian tidak mempercayai penguasa yang tersisa (Presiden Megawati), bahkan meneriakkan revolusi serta menolak Pemilu.
Itu adalah ringkasan alur perjalanan KAMMI sejak kelahirannya hingga usianya yang keenam.
Sepintas apa yang dilakukan KAMMI hingga jatuhnya Presiden Wahid dengan apa yang dilakukannya sejak setelahnya hingga menjelang Pemilu 2004 adalah sesuatu yang sama: kisah heroisme khas mahasiswa. Padahal tidak.
Sejak kemunculannya, KAMMI mengusung reformasi sebagai jalan perubahan bagi Indonesia. Saat bangsa ini menapaki era transisi, KAMMI pun tetap bertahan dengan reformasi, yaitu mengawal pemerintahannya (bukan berusaha menjatuhkan, seperti yang dilakukan elemen gerakan lain waktu itu) hingga Pemilu transisi 1999. Setelahnya pun, KAMMI tetap konsisten mengusung reformasi. Termasuk saat mengevaluasi kinerja Presiden Wahid. Adapun kemudian Presiden Wahid dijatuhkan, itu pun merupakan upaya menjaga reformasi agar tetap berjalan. Perlu diingat, indikator evaluasi terhadap kinerja Presiden Wahid adalah terlaksana tidaknya 6 Visi Reformasi.
Namun sesuatu yang berbeda muncul setelah itu. Reformasi yang limbung akibat demokratisasi yang mulai membeku, menghadirkan kegundahan pada diri gerakan mahasiswa. Entah karena tidak tahan melihat gejala otoriterianisme yang menguat kembali, atau karena hasil evaluasi mendalam yang tidak tergesa-gesa, KAMMI bersama elemen gerakan lain kemudian ramai-ramai ‘membunuh’ reformasi yang telah dilahirkannya dulu. KAMMI pun meneriakkan Revolusi Profetik dan menolak Pemilu 2004.
Cerita menjadi lebih rumit ketika ternyata menjelang Pemilu 2004, KAMMI tidak lagi menolaknya, tapi malah berbalik mengawalnya. Pun setelahnya, saat bangsa ini sedang belajar memelihara harapannya terhadap demokratisasi yang menghasilkan pemerintahan baru, KAMMI justru semakin kehilangan taringnya. Isu yang dilontarkan KAMMI bukan lagi isu-isu strategis, bahkan cenderung mengikuti opini yang ada. Contoh kecilnya adalah ketika KAMMI mencoba mengkritisi isi kabinet yang pro IMF, yang memang sudah santer sebelumnya diopinikan oleh salah satu partai politik.
Harus kita akui, apakah isu yang KAMMI lontarkan terdengar dan kemudian menjadi opini di tengah masyarakat sekarang ini? Apa solusi yang KAMMI tawarkan di saat rakyat terjerat kenaikan harga dan berebut menjadi miskin demi dana kompensasi BBM yang lalu?
Tidak berlebihan kiranya, pasca-Pemilu 2004, KAMMI telah mengalami kemunduran dalam mengambil peran yang signifikan bagi perubahan bangsa ini.
Saya melihat titik balik kemunduran KAMMI adalah ketika memutuskan untuk meninggalkan reformasi, kemudian berteriak revolusi, meskipun profetik. Ini adalah keputusan yang terburu-buru. Apakah KAMMI lupa ketika ia menjadi trendsetter gerakan lain di awal kemunculannya karena reformasi damai yang dibawanya? Apakah KAMMI juga lupa bahwa reformasi merupakan jalan yang panjang, bertahap, dan yang pasti, tidak linier?
Fakta bahwa revolusi dan penolakan Pemilu yang KAMMI lontarkan adalah keputusan terburu-buru adalah ketika KAMMI justru berbalik arah menerimanya. Ini adalah blunder intelektual. Sebagai gerakan intelektual, KAMMI terlihat aneh dengannya. Bagaimana mungkin setelah berteriak tolak kemudian serta merta menerimanya? Proses diskusi ilmiah seperti apa ketika keputusan tolak itu diambil? Kemudian alasan ilmiah seperti apa ketika diputuskan untuk menerimanya, yang berarti menerima kembali proses reformasi yang telah dengan gagah ditinggalkannya?
Blunder ini juga telah menggembosi KAMMI sebagai gerakan massa. Bagaimana mungkin publik akan setia berada di belakang ormas yang sudah berteriak tolak Pemilu kemudian berbalik arah menerimanya? Meskipun isunya sangat pro rakyat, seperti Pemilu bersih, tolak politik uang, dan anti politikus busuk sekalipun, publik sudah terlanjur bingung. Publik lebih melihat integritas gerakan.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa KAMMI masih lemah secara ideologi. KAMMI tidak memiliki referensi ideologi yang jelas dalam mencerna realitas yang ada, sehingga dengan mudah berganti arah.
Kelemahan ideologi ini secara tidak langsung diakibatkan oleh adanya tradisi gerakan yang keliru. Sebagai gerakan poltik, KAMMI secara internal belum dapat menanamkan tradisi organisasi yang menunjang hal tersebut. Dengan tradisi yang tidak menunjang, isu yang dihasilkan pun tidak akan tajam. Padahal komoditi sebuah gerakan politik adalah isu.
KAMMI lebih disibukkan pada perekrutan kader, dauroh marhalah, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan sejenis. Indikator keberhasilan kepengurusan adalah jumlah anggota baru, bukan malah keberhasilan opini di masyarakat. Tentu menjadi mengkhawatirkan lagi ketika apa yang KAMMI lakukan menjadi duplikasi yang tidak perlu dengan apa yang dikerjakan Lembaga Dakwah Kampus-lembaga yang telah melahirkannya (lihat dalam Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus).
KAMMI juga terlampau sibuk melakukan pelayanan sosial. Alih-alih mengorganikkan keintelektualannya, KAMMI justru terjebak pada bias fokus gerakan yang melebar. Energi KAMMI tersedot untuk bakti sosial dan lain sebagainya, tapi malah lupa membaca, menganalisis, atau berdiskusi.
Revitalisasi
Pertama yang perlu KAMMI lakukan untuk pembenahan ke depan adalah melakukan pemantapan ideologi gerakan. Proses ini dapat ditempuh melalui sarana-sarana intelektual yang tentunya sebagai mahasiswa, KAMMI sudah sangat memahami sarana-sarana tersebut. Ideologi yang mantap diperlukan untuk mencerna realitas permasalahan masyarakat yang ada, untuk kemudian mengambil langkah yang tepat sesuai dengan ideologi yang dipegangnya itu. Hal ini terkait dengan persepsi, cara berfikir, dan analyzing tools lainnya.
Ideologi yang mantap tidak terkait dengan pemakaian simbol-simbol dan identitas ideologis pada tampilan gerakan di mata publik. Mengedepankan simbol maupun identitas ideologis secara berlebihan di mata publik justru dapat menjadi bumerang. Bukannya terbuka dan dapat diterima oleh semuanya, KAMMI justru bisa dicap eksklusif dan sektarian. Ideologi gerakan dan gerakan ideologis adalah dua hal yang berbeda.
Kedua, KAMMI perlu merevitalisasi perannya di tubuh bangsa ini. Sudah efektifkah peran oposisi yang selama ini dilakoni? Oposisi yang bagaimana? Apakah oposisi genit yang asal beda?
Di tengah himpitan permasalahan bangsa yang semakin pelik, KAMMI sudah saatnya beralih dari sekedar pengontrol perubahan menjadi pelaku perubahan. Artinya peran kritikus dan oposisi saja tidak cukup. KAMMI harus terlibat juga dalam perubahan.
Sudah saatnya KAMMI merumuskan rencana-rencana tentang bagaimana Indonesia di masa yang akan datang, jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kemudian menawarkan konsep alternatif tersebut kepada pemerintah di semua level. KAMMI Pusat kepada Presiden dan jajarannya, KAMMI Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota, KAMMI Komisariat kepada Bupati/Walikota atau Kepala Kecamatan, atau juga Lurah. Bahkan tidak cuma eksekutif, kalangan legislatif dan yudikatif juga. Sebagai gerakan berbasis mahasiswa, kalangan paling terdidik dalam masyarakat, KAMMI memiliki kompetensi untuk itu.

Masa sekarang ini adalah masa yang krusial dalam sejarah bangsa Indonesia. Demokratisasi yang seakan-akan tak berujung, korupsi yang menjadi legenda hidup dan terwariskan, kemiskinan yang menjadi wajah dominan realitas sosial bangsa, kompleks inferioritas nasional, serta kepungan globalisasi, membutuhkan upaya konkret dari para agen perubahan. Bangsa ini tidak membutuhkan anarkisme intelektual, tapi karya konstruktifnya.

(tulisan yang sempat “menghilang”  ini dibuat dalam rangka milad KAMMI ke-8 tahun 2006, sekaligus sebagai bentuk tanda tanya setelah Komisariat Pondok Aren-tempat saya tumbuh dulu- kini entah di mana)